Macam-Macam Budaya Politik Beserta Penjelasannya Lengkap

Macam-Macam Budaya Politik Beserta Penjelasannya Lengkap

Macam-Macam Budaya Politik Beserta Penjelasannya Lengkap

        Berdasarkan sikap yang ditunjukkannya budaya politik dapat dibedakan menjadi berikut:

1.Budaya Politik Militan

     Budaya politik  militan adalah suatu budaya politik dimana perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif  yang terbaik, tetapi dipandang sebagai usaha kurang baik dan menantang. Bila terjadi krisis, maka yang dicari adalah kambing hitamnya, bukan suatu upaya dalam mencari apa yang menjadi penyebab krisis tersebut bisa terjadi. Di dalam budaya politik militan masalah pribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

2.Budaya Politik Toleransi

      Budaya politik toleransi adalah suatu jenis budaya politik dimana pola pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus wajar yang mana selalu membuka pintu untuk bekerja sama. Sikap netral dan kritis terhadap ide orang lain, tetapi bukan curiga terhadap orang lain tersebut.

      Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat bernada sangat militan, maka hal itu dapat menciptakan ketegangan dan menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi pertumbuhan kerja sama. Pernyataan dengan jiwa toleransi hampir selalu mengundang kerja sama. Sedangkan untuk tipe-tipe budaya politik yang berkembang di masyarakat menurut pengklasifikasian Gabriel Almond adalah sebagai berikut:
 

1.Budaya Politik Parokial



Macam-Macam Budaya Politik Beserta Penjelasannya Lengkap


   Budaya politik parokial biasanya terdapat pada sistem politik yang tradisional dan sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil. Dengan demikian, pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas. Masyarakat  yang menganut budaya politik parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik termasuk melakukan perubahan-perubahan.

     Selain itu, di negara kita Indonesia, unsur-unsur budaya lokal masih sangat melekat pada masyarakat tradisional atau masyarakat pedalaman. Pranata, tata nilai, dan unsur-unsur adat lebih banyak dipegang teguh daripada persoalan pembagian peran politik. Pemimpin adat pada masyarakat  tradisional atau lebih tepatnya kepala suku yang ada pada dasarnya adalah merupakan salah satu pemimpin politik, yang dapat berfungsi pula sebagai pemimpin agama dan pemimpin sosial masyarakat bagi kepentingan-kepentingan ekonomi. Adapun ciri-ciri budaya politik parokial adalah sebagai berikut:


Macam-Macam Budaya Politik Beserta Penjelasannya Lengkap
Budaya Politik Parokial Biasanya Terjadi Pada Masyarakat Tradisional


Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial:

a)     Budaya politik parokial ini berlangsung dalam masyarakat yang masih tradisional dan sederhana. Dan tingkat partisipasi politiknya masih sangat rendah karena disebabkan oleh faktor kognitif seperti pendidikan yang rendah.

b)     Kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan dalam masyarakatnya cenderung rendah. Dan kesadaran anggota masyarakat yang kurang menonjol terhadap bidang politik.
c)     Warga masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali yang ada di sekitarnya.

d)     Belum terlihat peran-peran politik yang khusus dan adapun peran politik yang  dilakukan serempak bersamaan dengan peran ekonomi, keagamaan, dan lain-lain. Warga masyarakat tidak banyak berharap atau tidak memiliki harapan-harapan tertentu dari sistem politik tempat ia berada.


2.Budaya Politik Kaula

Macam-Macam Budaya Politik Beserta Penjelasannya Lengkap

       Menurut Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, budaya politik kaula atau sering juga disebut budaya politik subjek menunjuk pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

     Budaya politik kaula/subjek memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya. Namun perhatian dan intensitas akan orientasi mereka terhadap aspek masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal ini tentu menunjukkan bahwasanya telah adanya otoritas dari pemerintah. Posisi kaula/subjek tidak ikut menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Masyarakat beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk mempengaruhi atau mengubah sistem.

      Dengan demikian, secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat .Bahkan rakyat memiliki keyakinan bahwa apapun keputusan kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat dikoreksi, apalagi ditentang. Prinsip yang dipegang oleh masyarakat yang menganut budaya politik kaula/subjek adalah mematuhi perintah, menerima keputusan, loyal dan setia terhadap anjuran perintah serta kebijakan penguasa. Adapun ciri-ciri dari budaya politik kaula/subjek ini adalah sebagai berikut:
Macam-Macam Budaya Politik Beserta Penjelasannya Lengkap
Masyarakat Yogyakarta yang cenderung menerapkan budaya politik kaula

Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek:

a)     Warga masyarakat menyadari sepenuhnya akan otoritas pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.
b)     Anggota masyarakat hanya bersikap menerima saja putusan yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh dikoreksi apalagi untuk ditentang.

c)     Sikap warga masyarakat sebagai aktor politik cenderung pasif artinya ialah warga tidak mampu berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.

d)     Warga memiliki kesadaran, minat, dan perhatian terhadap sistem politik yang ada pada umumnya dan terutama terhadap objek politik output, sedangkan kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah

e)     Tidak banyak warga yang memberi masukan maupun tuntutan kepada pemerintah, tetapi mereka cukup puas saja untuk menerima apa yang berasal dari pemerintah.


3.Budaya Politik Partisipan

Macam-Macam Budaya Politik Beserta Penjelasannya Lengkap
Tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi pada budaya politik partisipan

       Budaya politik partisipan ditandai oleh anggota masyarakat yang aktif dalam segala kehidupan politik yang ada. Setiap orang sadar dengan sendirinya akan setiap hak dan tanggung jawabnya sebagai aktor politik. Seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran sistem politik secara totalitas, input, dan output maupun posisi dirinya dalam politik. Dengan demikian, maka setiap anggota masyarakat terlibat dalam sistem politik yang berlaku walaupun itu betapa kecilnya peran yang dijalankannya. Budaya politik partisipan dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan suatu wujud dari dilaksanakannya budaya demokrasi dalam masyarakat. 

Sebab dengan adanya budaya demokrasi memberikan tekanan pada pelaksanaan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah melalui opini-opini di media massa, mematuhi peraturan perundang-undangan, melaporkan bila menemukan suatu penyelewengan hukum sesuai prosedur dan lain sebagainya. Menurut pendapat dari para ahli yakni Almond dan Verba,budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa anggota masyarakat diorientasikan  secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif.

    Dalam  budaya politik partisipan ini, dapat dikatakan bahwa orientasi politik warga masyarakat terhadap keseluruhan objek politik, baik umum, input, dan output, maupun pribadinya dapat dikategorikan sangat tinggi. Adapun ciri-ciri khas dari budaya politik partisipan adalah sebagai berikut:
Macam-Macam Budaya Politik Beserta Penjelasannya Lengkap

Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan:

a)     Warga masyarakat sangat menyadari akan hak dan tanggung jawabnya  di dalam kehidupan politik dan mampu mempergunakan hak itu secara sebaik-baiknya serta menanggung kewajibannya.

b)     Anggota masyarakat sangat partisipatif terhadap semua objek politik, baik menerima maupun menolak suatu objek politik yang ada.

c)     Kehidupan politik dianggap sebagai sarana transaksi seperti halnya antara penjual dan pembeli. Warga masyarakat dapat menerima segala kebijakan maupun keputusan berdasarkan kesadarannya, tetapi juga mampu menolak berdasarkan penilaiannya sendiri.

d)     Anggota masyarakat tidak menerima begitu saja keadaan dan tunduk pada keadaan, akan tetapi berdisiplin tinggi dalam menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik keseluruhan, input, output maupun posisi dirinya sendiri.

e)     Setiap warga masyarakat menyadari bahwa ia adalah warga negara yang harus aktif dan berperan sebagai aktivis.