Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Beserta Penjelasannya Terlengkap

Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Beserta Penjelasannya Terlengkap

Selamat Datang di Web Pendidikan edukasinesia.com

Hallo sobat Edukasi Lovers, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan sobat Edukasi Lovers semua.Artikel yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini berjudul Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Beserta Penjelasannya Terlengkap

Berikut Pembahasannya

Dalam sebuah praktik ketatanegaraan tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut atau otoriter. Maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Mohammad Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara (1983:140) menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (divisions of power) merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya.

Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerja sama. Setiap lembaga menjalin fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan, kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal.

1. Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas tiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) menjadi enam kekuasaan negara, yaitu:

1) Kekuasaan Konstitutif

Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang

Undang Dasar.Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan rakyat

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang

mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

2) Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan

penyelenggaraan pemerintahan negara.Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

3) Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan

ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20

ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa

Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

4) Kekuasaan Yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman

Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung

dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

5) Kekuasaan Eksaminatif/Inspektif

Kekuasaan Eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan

pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan

negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang

keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

6) Kekuasaan Moneter

Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan

moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara

kestabilan nilai rupiah.Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank

sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 D UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu

bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan

independensinya diatur dalam undang-undang.

Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara Pemerintahan Daerah (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).Pada tingkat provinsi pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi (Gubernur/wakil gubernur) dan DPRD Provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/wakil bupati atau Walikota/wakil Walikota) dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota).Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

Hubungan antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintahan Pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Demikianlah Artikel lengkap yang berjudul Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia Beserta Penjelasannya Terlengkap.Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Edukasi Lovers semuanya.Jika artikel ini bermanfaat sudi kiranya bagi sobat semua untuk mengelike dan membagikan artikel ini untuk menjaga kelangsungan web pendidikan ini menjadi lebih baik.Jika ada permintaan,pertanyaan,kritik,maupun saran,silahkan berikan komentar sobat semua di kolom komentar di bawah ini.

Terima Kasih…

Salam Edukasi…