Klasifikasi Budaya Politik Beserta Penjelasannya Terlengkap

Selamat Datang di Web Pendidikan edukasinesia.com

Hallo sobat Edukasi Lovers,senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan sobat Edukasi Lovers semua.Artikel yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini berjudul Klasifikasi Budaya Politik Beserta Penjelasannya Terlengkap

Berikut Pembahasannya

Budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat tentu saja sangat beragam. Hal ini dikarenakan orientasi dan peranan yang dimiliki oleh setiap masyarakat pun beragam. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sobat akan menemukan beberapa perilaku dalam kegiatan politik yang menggambarkan orientasi dan peranan suatu kelompok masyarakat sebagai berikut.

a) Dalam pemilihan umum (Pemilu), tidak menutup kemungkinan sobat akan menemukan orang yang mengaku memilih partai tertentu karena diberi uang oleh pengurus partai yang bersangkutan. Atau memilih partai yang sama dengan atasan supaya dinaikkan pangkat/jabatan.

b) Ada juga orang yang selalu mengkritisi kebijakan pemerintah dan selalu memberikan masukan kepada pemerintah.

c) Ada juga orang hanya peduli pada kepentingan daerah asalnya, dia sama sekali tidak memperhatikan kepentingan bangsa dan negara.

d) Ada pula orang yang masa bodoh atau tidak peduli dengan berbagai kegiatan politik yang berlangsung di negaranya.

Keempat contoh di atas merupakan cerminan dari budaya politik suatu masyarakat. Budaya politik masyarakat merupakan gambaran orientasi dan peranan masyarakat dalam setiap aspek kehidupan politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Morton Davies sebagaimana dikutip oleh Rusadi Kantaprawira dalam bukunya yang berjudul Sistem Politik Indonesia (2004:30), membagi budaya politik ke dalam 3 (tiga) tipe , yakni budaya politik parokial, budaya politik subjek (kaula), dan budaya politik partisipan.

Berikut penjelasan lengkapnya

1. Budaya Politik Parokial

Di dalam kepustakaan politik, budaya politik parokial sering diartikan sebagai budaya politik yang sempit. Dikatakan sempit karena orientasi individu atau masyarakat masih sangat terbatas pada ruang lingkup yang sempit. Orientasi dan peranan yang dimainkan masih sangat terbatas pada lingkungan atau wilayah tempat ia tinggal. Dengan kata lain, persoalan-persoalan di luar wilayahnya tidak diperdulikannya. Menurut Rusadi Kantaprawira, budaya politik parokial biasanya terdapat dalam sistem politik tradisional dan sederhana, dengan ciri khas yakni belum adanya spesialisasi tugas atau peran, sehingga para pelaku politik belum memiliki peranan yang khusus. Dengan kata lain, satu peranan dilakukan bersamaan dengan peranan yang lain. Misalnya, aktivitas dan peranan pelaku politik dilakukan bersamaan dengan perannya dalam bidang kehidupan lainnya, seperti bidang ekonomi dan agama.

Di dalam budaya politik parokial, masyarakat tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik secara sepenuhnya. Adapun yang menonjol dalam budaya politik parokial adalah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kekuasaan politik di dalam masyarakat yang dipegang oleh kepala adat atau kepala suku. Selain sebagai pemimpin politik, kepala adat atau kepala suku berperan juga sebagai pemimpin agama, dan pemimpin sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam budaya politik parokial tidak dijumpai spesialisasi tugas dan peran dalam kegiatan politik. Kalaupun mungkin ada, dalam intensitas atau kadar yang masih sangat rendah, sehingga tingkat partisipasi politik masyarakatnya pun masih rendah.

2. Budaya Politik Kaula (Subjek)

Tipe budaya politik kaula agak lebih baik dari tipe budaya politik parokial. Masyarakat atau individu yang bertipe budaya politik kaula (subjek) telah memiliki perhatian dan minat terhadap sistem politik. Hal ini diwujudkan dengan berbagai peran politik yang sesuai dengan kedudukannya. Akan tetapi peran politik yang dilakukannya masih terbatas pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat. Individu atau masyarakat hanya menerima aturan tersebut secara pasrah. Tidak ada keinginan atau hasrat untuk menilai, menelaah, atau bahkan mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam budaya politik subjek (kaula) ini, individu atau masyarakat berkedudukan sebagai kaula atau dalam istilah masyarakat Jawa disebut kawula gusti, yang artinya sebagai abdi//pengikut setia pemerintah/raja yang posisinya cenderung pasif. Mereka menganggap bahwa dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau merubah sistem politik. Oleh karena itu, mereka menyerah dan turut saja kepada semua kebijaksanaan dan keputusan para pemegang kekuasaan dalam masyarakatnya.

3. Budaya Politik Partisipan

Tipe budaya politik partisipan merupakan tipe budaya politik yang ideal. Karena dalam budaya politik partisipan individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat, serta peran politik yang sangat luas. Ia mampu memainkan peran politik baik dalam proses input (yang berupa pemberian tuntutan dan dukungan terhadap sistem politik) maupun dalam proses output (pelaksana, penilai, dan pengkritisi setiap kebijaksanaan dan keputusan politik pemerintah).Kondisi yang diciptakan oleh budaya politik partisipan adalah kondisi masyarakat yang ideal dengan tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi.

Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi apabila diupayakan secara optimal oleh segenap lapisan masyarakat dan pemerintah melalui berbagai kegiatan yang positif. Daya kritis masyarakat sudah sepatutnya dibangun dan disempurnakan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daya kritis masyarakat yang sangat tinggi, akan menjadi alat kontrol yang efektif terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemegang kekuasaan. Dengan demikian, akan tercipta kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh terhadap aspirasi, keinginan, dan kepentingan masyarakat.

Pada kenyataannya, ketiga budaya politik yang telah diuraikan di atas tidak dapat berdiri sendiri. Tipe budaya politik yang satu tidak dapat menggantikan tipe budaya politik lainnya. Almond dan Verba dalam bukunya yang berjudul Budaya Politik, Tingkah Laku Politik di Lima Negara (1990:26-31) menyimpulkan bahwa budaya politik warga negara adalah budaya politik campuran yang didalamnya banyak individu yang aktif dalam politik, tetapi banyak juga yang mengambil peranan sebagai subjek yang pasif.

Budaya politik campuran ini menurut Almond dan Verba, terdiri dari tiga bentuk yaitu:

a) Budaya Politik Subjek-Parokial

Dalam budaya politik subjek-parokial ini sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan masyarakat kesukuan atau feodal, dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus.

b) Budaya Politik Subjek-Partisipan

Dalam budaya politik subjek-partisipan ini, sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis. Sementara sebagian penduduk lainnya terus berorientasi ke arah struktur pemerintah yang otoriter dan secara relatif memiliki serangkaian orientasi pribadi yang pasif.

c) Budaya Politik Parokial-Partisipan

Budaya politik parokial-partisipan ini berlaku di negara-negara berkembang yang pada umumnya masyarakatnya lebih cenderung berbudaya politik parokial, akan tetapi norma-norma dalam struktur pemerintahan yang diperkenalkan kepada masyarakat biasanya bersifat partisipan.

Demikianlah Artikel lengkap yang berjudul Klasifikasi Budaya Politik Beserta Penjelasannya Terlengkap. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Edukasi Lovers semuanya. Jika artikel ini bermanfaat sudi kiranya bagi sobat semua untuk mengelike dan membagikan artikel ini untuk menjaga kelangsungan web pendidikan ini menjadi lebih baik. Jika ada permintaan, pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan berikan komentar sobat semua di kolom komentar di bawah ini.

Terima Kasih…

Salam Edukasi…