Materi Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi
 |
| Prinsip Budaya Demokrasi Ilustrasi Gambar |
Selamat Datang di Web Pendidikan www.edukasinesia.com
Hallo sobat Edukasi
Lovers, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan
artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan sobat Edukasi Lovers semua. Artikel
yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini berjudul Materi Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi
Berikut
Ini Pembahasan Selengkapnya
Negara
yang Demokrasi adalah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam masyarakat yang totaliter, segala
sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemerintahan ditentukan oleh satu orang
penguasa tunggal yang bisa melahirkan kesewenang-wenangan. Sedangkan dalam
masyarakat yang demokrasi, kebijakan pemerintahan ditentukan secara bersama-sama
oleh rakyat, kekuasaan dibagi sedemikian rupa menurut sistem pembagian kekuasaan
dan hak-hak rakyat dilindungi serta dijamin pelaksanaannya. Prinsip utama dalam
demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Namun di samping itu, terdapat sembilan
(9) prinsip budaya demokrasi yang dapat kita ketahui, yaitu sebagai berikut:
 |
| Prinsip Budaya Demokrasi Ilustrasi Gambar |
1).Dijaminnya Kebebasan Pers
Lembaga Pers
merupakan cerminan dari adanya kebebasan para warga negara. Pers yang bebas
dapat menciptakan iklim keterbukaan, sarana pendidikan, dan media partisipasi
rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pers yang bebas dapat turut serta mengawasi
jalannya pemerintahan yang ada, memberikan masukan dan kritikan terhadap
jalannya pemerintahan, dan memberikan penilaian terhadap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian. pemerintah menjadi lebih
berhati-hati dalam bertindak.
2).Adanya jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas
Dalam negara yang demokrasi hak-hak
dasar dan hak-hak minoritas warga
negara, wajib dilindungi oleh pemerintah. Setiap warga negara dijamin untuk dapat
menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas dalam negara yang demokrasi.
3).Menganut Prinsip Mayoritas
Menganut prinsip mayoritas disini maksudnya
adalah pengambilan segala keputusan oleh badan perwakilan rakyat yang dilakukan
secara kompromi, kesepakatan, dan musyawarah. Pemerintahan yang demokrasi adalah
pemerintahan yang mayoritas, yang maksudnya ialah segala keputusan ditentukan
dengan tolak ukur suara terbanyak atau harus mendapat persetujuan dari rakyat
banyak yang disebut mayoritas.
4).Pemilu Yang Demokratis
Pemilu atau
pemilihan umum merupakan sarana dalam terwujudnya negara yang
berdemokrasi. Pemilu merupakan sarana yang demokratis, namun adanya pemilu belum
dapat menunjukkan suatu negara sebagai negara demokrasi. Agar negara dapat
dianggap benar-benar demokrasi maka pemilu harus dijalankan dengan cara yang
demokratis pula.
5).Adanya Sistem Dwipartai atau Multipartai
Sistem
Dwipartai adalah adanya dua partai besar yang saling berkompetisi dalam negara
demokrasi. Partai yang menang selanjutnya yang memimpin pemerintahan, sedangkan
partai yang kalah dalam pemilu kemudian menjadi partai oposisi. Sistem dwipartai
dapat kita temui di negara Amerika Serikat. Sedangkan sistem multiparti adalah
sistem yang menganut adanya banyak partai yang saling bersaing atau
berkompetisi di dalam pemilu. Partai-partai ini saling bersaing untuk
memenangkan pemilu. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang menganut
sistem multipartai.
6). Adanya Pemerintahan Yang Terbuka dan Bertanggung Jawab
Pemerintahan
yang terbuka adalah pemerintahan yang bersedia untuk menyebarluaskan berbagai
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Berbagai rencana, kebijakan, dan
program pembangunan pemerintah harus diketahui dan diberitahukan terlebih
dahulu kepada rakyat. Pemberitahuan ini berguna supaya masyarakat mengetahui apa
saja rencana, kebijakan, dan program pembangunan pemerintah, sehingga bisa turut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Disamping itu, keterbukaan dapat
menjadikan rakyat untuk turut mengawasi jalannya pemerintahan. Keterbukaan ini
juga menandakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.
7).Prinsip Negara Hukum
Negara hukum berarti kekuasaan negara
terikat pada hukum. Negara hukum adalah negara berdasarkan hukum dan bukan
berdasarkan kekuasaan belaka. Negara hukum didirikan berdasarkan ide kedaulatan
hukum sebagai kekuasaan tertinggi.
 |
| Prinsip Budaya Demokrasi Ilustrasi Gambar |
8).Dewan Perwakilan Rakyat Yang Harus Representative
Dalam
negara yang demokrasi, seluruh rakyat tidak mungkin untuk menjalankan
pemerintahan, maka kedaulatan rakyat tersebut didelegasikan melalui perwakilan
rakyat yang duduk dalam DPR. Hal ini dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat
merupakan pelembagaan dari demokrasi tidak langsung. Dewan Perwakilan Rakyat
memiliki tugas dalam membentuk peraturan perundang-undangan, mengawasi jalannya
pemerintahan dan menetapkan anggaran dan melaksanakan tugas perwalian. Dalam
melaksanakan tugas perwalian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus bertindak
secara representative, yang artinya benar-benar mewakili rakyat yang
memilihnya. Semua kehendak dan aspirasi rakyat harus dijalankan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, sebagai lembaga perwakilan dalam negara demokrasi.
9).Peradilan Yang Bebas Dan Merdeka
Negara yang
demokrasi adalah negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum dalam segala
bidang. Agar hukum tegak dan kuat maka lembaga peradilan dan kehakiman harus
bersifat independen, bebas dan merdeka dari pengaruh lembaga negara lain. Hukum
harus ditegakkan dan wajib ditaati oleh semua warga negara. Badan kehakiman atau
peradilan ini juga tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang sedang
bersengketa.
Demikianlah
Artikel lengkap yang berjudul Materi Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Edukasi Lovers semuanya. Jika artikel ini bermanfaat sudi
kiranya bagi sobat semua untuk mengelike dan membagikan artikel ini untuk
menjaga kelangsungan web pendidikan www.edukasinesia.com ini menjadi lebih baik. Jika ada
permintaan, pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan berikan komentar sobat semua.
Terima Kasih…
Salam
Edukasi…