Apa Itu IMF (International Monetary Fund)? : Pengertian IMF, Latar Belakang Sejarah IMF, Struktur Kepemimpinan IMF, Peranan IMF Dalam Dunia Internasional, Fungsi IMF, Tujuan IMF, Negara Anggota IMF, Beserta Penjelasan Mengenai IMF Terlengkap

Logo IMF

Selamat Datang di Web Pendidikan www.edukasinesia.com

Hallo sobat Edukasi Lovers, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan sobat Edukasi Lovers semua. Artikel yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini berjudul Apa Itu IMF (International Monetary Fund)? : Pengertian IMF,Latar Belakang Sejarah IMF,Struktur Kepemimpinan IMF,Peranan IMF Dalam Dunia Internasional,Fungsi IMF,Tujuan IMF,Negara Anggota IMF,Beserta Penjelasan Mengenai IMF Terlengkap

Berikut Ini Pembahasan Selengkapnya

1.Pengertian International Monetary Fund (IMF)

IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund. IMF adalah organisasi dunia yang bertugas mengatur sistem keuangan internasional dan menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. Sejarah IMF dimulai ketika pertama kali didirikan pada tanggal 27 September 1945 sebagai bagian dari usaha memperbaiki kerusakan perekonomian internasional akibat Perang Dunia II. Tujuan IMF adalah meningkatkan kerja sama moneter internasional, mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan yang seimbang dalam perdagangan internasional, dan meningkatkan stabilitas kurs Negara anggota. IMF sekarang ini bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat.

IMF bertugas untuk membantu Negara-negara anggota yang mengalami kesulitan ekonomi dengan cara meminjamkan bantuan dana dengan suku bunga pinjaman yang ditetapkan. Sebagai syaratnya, negara penerima bantuan pinjaman diminta mengikuti kebijakan IMF dan Bank Dunia dalam mengatur perekonomian Negara itu. Misalnya, dengan melakukan privatisasi badan usaha milik Negara dan menerapkan sistem ekonomi pasar. IniIah yang sering merugikan perekonomian negara penerima bantuan. Oleh karena itu, sejak reformasi 1998 Indonesia bertekad mengurangi ketergantungan kepada IMF.

Dana Moneter Internasional (DMI; bahasa Inggris: International Monetary Fund; IMF) adalah organisasi internasional beranggotakan 188 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Washington, D.C.DMI dibentuk pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. DMI sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional.

Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Pada 2010, dana cadangan DMI mencapai SDR476,8 miliar, sekitar US$755,7 miliar atau Rp6,73 kuadriliun menurut nilai tukar tahun itu^.

Lewat dana ini, dibantu aktivitas lainnya seperti pencatatan statistik dan analisis, pengawasan ekonomi negara anggota dan tuntutan kebijakan tertentu, DMI berupaya memperbaiki ekonomi negara-negara anggotanya.^.Tujuan organisasi ini tercantum dalam Pasal Persetujuannya yaitu mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan^.

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.

Dari negara-negara anggota PBB, yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako, Tuvalu dan Nauru.

Lembaga ini berawal ketika PBB mensponsori Konferensi Keuangan dan Moneter di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli, 1944.

Artikel tentang Perjanjian IMF berlaku mulai 27 Desember 1945, dan organisasi IMF terbentuk pada bulan Mei 1946, sebagai bagian dari rencana rekonstruksi pasca Perang Dunia II dan memulai operasi finansial pada 1 Maret 1947.

Lembaga ini, bersama Bank untuk Penyelesaian Internasional dan Bank Dunia, sering pula disebut sebagai institusi Bretton Woods. Ketiga institusi ini menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir semua negara-negara yang memiliki ekonomi pasar. Sebuah negara yang menginginkan pinjaman dari IMF, keistimewaan BIS serta pinjaman pembangunan Bank Dunia, harus menyetujui syarat-syarat yang ditentukan oleh ketiga institusi ini.

IMF adalah lembaga pemberi pinjaman terbesar kepada Indonesia. Lembaga internasional ini beranggotakan 188 negara. Kantor pusatnya terletak di Washington. Misi lembaga ini adalah mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi melalui pemberian pinjaman sebagai bantuan keuangan temporer, guna meringankan penyesuaian neraca pembayaran. Sebuah negara akan meminta dana kepada IMF ketika sedang dilanda kiris ekonomi. Pinjaman tersebut terkait erat dengan berbagai persyaratan, yang disebut kondisionalitas. Mata uang IMF adalah SDR — Special Drawing Rights. Mulai 20 Agustus 1998, 1 SDR = US$ 1,33.

IMF dijuluki ‘organisasi internasional paling berkuasa di abad 20, yang sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan sebagian besar penduduk bumi’. Ada pula yang mengolok-olok IMF sebagai singkatan dari ‘institute of misery and famine’ (lembaga kesengsaraan dan kelaparan). Sebagaimana halnya Bank Dunia, lembaga ini dibentuk sebagai hasil kesepakatan Bretton Woods setelah Perang Dunia II.

Menurut pencetusnya, Keynes dan Dexter White, tujuannya adalah ‘menciptakan lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para bankir dan pemilik modal internasional’ yang bertanggung jawab terhadap resesi ekonomi pada dekade 1930-an. Akan tetapi peran itu sekarang berbalik 180 derajat, setelah IMF dan Bank Dunia menerapkan model ekonomi neo-liberal yang menguntungkan para pemberi pinjaman, bankir swasta dan investor internasional. Lembaga keuangan tersebut dikecam sebagai tak lebih dari perpanjangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

IMF diserang kritik. Selama bertahun-tahun IMF dikecam karena meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan. Laporan-laporan terbaru dari Kongres AS dan Parlemen Inggris juga memberikan kecaman pedas terhadap tindakan-tindakan IMF. Kepala ahli Ekonomi Bank Dunia, Joseph Stiglitz, sangat mengecam IMF atas perannya dalam krisis Asia. Di Indonesia, IMF dituding sebagai biang keladi kepanikan yang berbuntut pada krisis keuangan, setelah ia memaksa penutupan 16 bank dan membuat kesepakatan restrukturisasi besar-besaran yang mengakibatkan investor panik. Kendati sejak musim gugur 1999 IMF menempuh langkah pengurangan kemiskinan sebagai sasaran utama, masih perlu dicermati seberapa kuat daya penyembuhnya.

Menurut laporan staf IMF sendiri: “Sering didapati bahwa program-program (IMF) diikuti oleh meningkatnya inflasi dan anjloknya tingkat pertumbuhan” (Khan 1990). Institut Pembangunan Luar Negeri (ODI) Inggris menyimpulkan bahwa program-program IMF mengandung ‘pengaruh terbatas kepada pertumbuhan ekonomi,’ ‘mengurangi pendapatan riil’, ‘gagal memicu arus modal masuk,’ ‘tidak begitu berdampak terhadap angka inflasi’, ‘memangkas tingkat investasi’, ‘berbiaya sosial besar,’ ‘menciptakan destabilisasi politik.’

2.Latar Belakang & Sejarah Organisasi IMF (International Monetary Fund)

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.

Latar Belakang Lahirnya IMF

Pada saat akhir Perang Dunia II tersebut, ekonomi cenderung mengerucut pada satu tumpuan kekuatan, Amerika Serikat (AS). Britania Raya mengalami kebangkrutan ekonomi akibat resesi sejak akhir abad ke-19 dengan kehilangan cadangan emasnya. Eropa Barat hancur sebagai akibat perang dunia. Demikian juga dengan Jepang. Dan tidak ada negara satu pun di dunia yang cukup kuat, kecuali AS.

AS menjadi kekuatan ekonomi tunggal pada saat itu dengan memiliki cadangan emas mencapai 65 persen dari seluruh dunia. Dia juga menjadi pemimpin dalam Perang Dunia II dan menang. AS juga, yang secara fisik, tidak tersentuh dan terseret menjadi medan perang, kecuali wilayah Hawai yang dihajar bom oleh Jepang.

Atas dasar peta kekuatan tersebut, kesepakatan Bretton Woods sangat kental dengan nuansa peran AS dalam mengatur tatanan ekonomi dunia. Salah satunya, peran dolar AS sebagai satu-satunya alat pembayaran dunia. Pada saat itu, setiap mata uang ditetapkan nilai berdasarkan cadangan emas masing-masing negara dan kemudian menetapkan nilai tukar mata uang terhadap dolar AS berdasarkan nilai paritasnya terhadap emas masing-masing.

International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada Pada tanggal 22 Juli 1944 – sebagai akibat dari Great Depression – 44 negara mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression.

Pertemuan ini melahirkan “Bretton Woods Agreements” yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, The International Bank for Reconstruction and Development (sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank). Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara, namun kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF.

Sejarah Organisasi IMF (International Monetary Fund)

Dana Moneter Internasional (DMI) atau International Monetary Fund (IMF) awalnya didirikan sebagai bagian dari kesepakatan nilai tukar sistem Bretton Woods tahun 1944. Semasa Depresi Besar, berbagai negara menerapkan hambatan perdagangan untuk memperbaiki ekonominya. Tindakan ini memicu devaluasi mata uang nasional dan anjloknya perdagangan dunia.

Kerja sama moneter internasional butuh pengawasan. Perwakilan 45 negara bertemu dalam Konferensi Bretton Woods di Mount Washington Hotel di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional pascaperang dan pembangunan Eropa pasca-Perang Dunia II.

Terdapat dua pandangan terhadap peran yang harus diambil DMI sebagai lembaga ekonomi global. Ekonom Britania Raya, John Maynard Keynes, membayangkan DMI sebagai dana koperasi yang dapat ditarik negara anggota untuk mempertahankan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaannya pada masa-masa krisis. Pandangan ini menginginkan DMI yang membantu negara yang membutuhkan dan beroperasi layaknya New Deal Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Delegasi Amerika Serikat Harry Dexter Whitememandang DMI seperti bank yang nasabahnya wajib melunasi utang tepat waktu. Sebagian besar pandangan White disertakan dalam peraturan terakhir yang disepakati di Bretton Woods.

DMI secara resmi berdiri tanggal 27 Desember 1945. 29 negara anggota pertamanya meratifikasi Pasal Perjanjian DMI. Pada akhir 1946, keanggotaan DMI bertambah menjadi 39 negara. Tanggal 1 Maret 1947, DMI memulai operasi keuangannya, dan pada tanggal 8 Mei, Perancis menjadi negara pertama yang meminjam dana dari DMI.

DMI adalah salah satu organisasi utama dalam sistem ekonomi internasional; rancangan organisasinya memungkinkan sistem ini menyeimbangkan penataan kembali kapitalisme internasional dengan pemanfaatan kedaulatan ekonomi nasional dan kesejahteraan manusia, biasa disebut liberalisme tertanam. Pengaruh DMI dalam ekonomi global perlahan meningkat seiring bertambahnya anggota baru. Peningkatan pengaruh ini terjadi setelah beberapa negara Afrika merdeka dan pembubaran Uni Soviet tahun 1991 karena banyak negara di lingkup pengaruh Soviet yang dulunya tidak bergabung dengan DMI.

Sistem Bretton Woods bertahan sampai tahun 1971, ketika pemerintah A.S. menghentikan ketertukaran (konvertibilitas) dolar Amerika Serikat (dan cadangan dolar yang dipegang negara lain) dengan emas. Keputusan tersebut dikenal sebagai Kejutan Nixon.

Sejak 2000

Pada Mei 2010, dengan proporsi 3 banding 11, DMI terlibat dalam penalangan pertama Yunani senilai €110 miliar untuk menyelesaikan penumpukan utang pemerintah akibat defisit sektor publik. Pemerintah Yunani setuju untuk menerapkan pengetatan yang akan mengurangi defisit dari 11% pada tahun 2009 menjadi "di bawah 3%" pada tahun 2014. Penalangan ini tidak mencakup tindakan restrukturisasi utang seperti haircut yang dipermasalahkan Direktur DMI dari Swiss, Brasil, India, Rusia, dan Argentina. Pemerintah Yunani sendiri (waktu itu dipimpin Perdana Menteri George Papandreou dan Menteri KEuangan Giorgos Papakonstantinou) tidak menyetujui haircut.

Paket talangan kedua senilai lebih dari €100 miliar disetujui dalam kurun beberapa bulan sejak Oktober 2011; saat itu Papandreou dipaksa mengundurkan diri. Troika, termasuk DMI, adalah perancang program ini. Program tersebut disetujui oleh Direktur Eksekutif DMI pada tanggal 15 Maret 2012 dengan nilai SDR23,8 miliar. Berdasarkan program tersebut, pemegang obligasi swasta mendapat haircut senilai 50%. Antara Mei 2010 dan Februari 2012, bank-bank swasta di Belanda, Perancis, dan Jerman menurunkan keterpaparannya terhadap utang Yunani dari €122 miliar menjadi €66 miliar.

Per Januari 2012, negara peminjam terbesar dari DMI adalah Yunani, Portugal, Irlandia, Rumania, dan Ukraina.

Tanggal 25 Maret 2013, penalangan internasional senilai €10 miliar untuk Siprus disetujui oleh Troika dengan syarat sebagai berikut: Siprus menutup bank terbesar keduanya; memberlakukan tarif deposito bank pada deposito tak terasuransi di Bank of Cyprus. Tak satupun deposito berasuransi senilai €100.000 atau kurang yang terdampak oleh persyaratan pinjaman berdasarkan skema talangan baru ini.

Restrukturisasi utang nasional diangkat oleh DMI pada April 2013 untuk pertama kalinya sejak 2005 dalam sebuah laporan berjudul "Sovereign Debt Restructuring: Recent Developments and Implications for the Fund’s Legal and Policy Framework". Laporan yang dibahas oleh dewan pada tanggal 20 Mei ini merangkum kasus Yunani, St Kitts dan Nevis, Belize, dan Jamaika. Wawancara dengan Wakil Direktur Hugh Bredenkamp diterbitkan beberapa hari kemudianbersamaan dengan wawancara oleh Matina Stevis dari Wall Street Journal.

Dalam Fiscal Monitor edisi Oktober 2013, DMI menyatakan bahwa penerapan pajak modal yang mampu mengurangi rasio utang negara Zona Euro hingga "angka akhir 2007" membutuhkan kenaikan pajak hingga 10%.

Departemen Fiskal DMI, saat itu dipimpin Direktur Pelaksana Sanjeev Gupta, menerbitkan laporan pada Januari 2014 berjudul "Fiscal Policy and Income Inequality". Laporan ini menyatakan bahwa "Pajak-pajak yang dibebankan pada kekayaan, khususnya aset tak bergerak, juga merupakan pilihan bagi negara-negara yang ingin menerapkan pajak progresif ... Pajak properti cenderung setara dan efisien, namun kurang dimanfaatkan di sejumlah negara. ... Ada rencana untuk memanfaatkan potensi pajak ini, baik sebagai sumber pendapatan dan instrumen redistribusi kekayaan."

Pada akhir Maret 2014, DMI mengumpulkan dana talangan sebesar $18 miliar untuk pemerintahan sementara Ukraina setelah revolusi Ukraina 2014.

Organisasi IMF

Dana Moneter Internasional (DMI) atau International Monetary Fund (IMF) adalah sebuah organisasi internasional yang dikandung pada 22 Juli 1944 awalnya dengan 45 anggota dan muncul pada tanggal 27 Desember 1945 ketika 29 negara menandatangani perjanjian, dengan tujuan untuk menstabilkan nilai tukar dan membantu rekonstruksi sistem pembayaran internasional di dunia. Negara memberikan kontribusi ke kolam renang yang bisa dipinjam dari, untuk sementara, dengan negara-negara dengan ketidakseimbangan pembayaran. IMF bekerja untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggotanya.

IMF menggambarkan dirinya sebagai "sebuah organisasi dari 187 negara (per Juli 2010), bekerja untuk mendorong kerjasama moneter global, stabilitas keuangan aman, memfasilitasi perdagangan internasional, mempromosikan tinggi lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi kemiskinan. "tujuan organisasi itu menyatakan adalah untuk mempromosikan kerjasama ekonomi internasional, perdagangan internasional, ketenagakerjaan, dan stabilitas nilai tukar, termasuk dengan membuat sumber daya yang tersedia untuk negara-negara anggota untuk memenuhi keseimbangan kebutuhan pembayaran. kantor pusatnya terletak di Washington, DC.

Pada tahun 1995 Dana Moneter Internasional mulai bekerja pada standar diseminasi data dengan pandangan membimbing negara-negara anggota IMF untuk menyebarkan data ekonomi dan keuangan kepada publik. Dana Moneter Internasional dan Komite Keuangan (IMFC) mengesahkan pedoman untuk standar diseminasi dan mereka dibagi menjadi dua tingkatan: The Diseminasi Data System Umum (GDDS) dan Standar Diseminasi data khusus (SDDS). Dewan eksekutif Dana Moneter Internasional menyetujui SDDS dan GDDS pada tahun 1996 dan 1997, dan perubahan berikutnya yang dipublikasikan di revisi Sistem ini ditujukan terutama pada statistik dan bertujuan untuk meningkatkan banyak aspek statistik "Panduan ke Sistem Diseminasi Data General." sistem di suatu negara.

Hal ini juga bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium dan Bank Dunia Makalah Penanggulangan Kemiskinan Strategis. IMF menetapkan sistem dan standar untuk membimbing anggota dalam penyebaran kepada publik data ekonomi dan keuangan. Saat ini ada dua sistem seperti: GDDS dan SDDS superset, untuk negara-negara anggota memiliki atau mencari akses ke pasar modal internasional. Tujuan utama dari GDDS adalah untuk mendorong negara-negara anggota IMF untuk membangun kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas data dan meningkatkan pembangunan kapasitas statistik. Ini akan melibatkan penyusunan meta data yang menjelaskan praktek saat ini koleksi statistik dan menetapkan rencana perbaikan.

Setelah membangun kerangka kerja, sebuah negara dapat mengevaluasi kebutuhan statistik, menentukan prioritas dalam meningkatkan ketepatan waktu, transparansi, kehandalan dan aksesibilitas data keuangan dan ekonomi.

Aplikasi ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh dewan eksekutif IMF. Setelah pertimbangannya, dewan akan menyampaikan laporan kepada dewan gubernur IMF dengan rekomendasi dalam bentuk Rekomendasi ini mencakup jumlah kuota di IMF, berupa pembayaran langganan "resolusi keanggotaan.", Dan istilah adat lainnya dan kondisi keanggotaan Setelah dewan gubernur telah mengadopsi Resolusi keanggotaan,. negara pemohon perlu mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan berdasarkan hukum sendiri untuk mengaktifkannya untuk menandatangani Anggaran Dasar IMF Perjanjian dan untuk memenuhi kewajiban keanggotaan IMF.

Demikian pula, setiap negara anggota dapat menarik diri dari IMF, walaupun itu jarang terjadi. Sebagai contoh, pada bulan April 2007, Presiden Ekuador, Rafael Correa, mengumumkan pengusiran perwakilan Bank Dunia di negara ini. Beberapa hari kemudian, pada akhir April, presiden Venezuela Hugo Chavez mengumumkan bahwa negara itu akan menarik diri dari IMF dan Bank Dunia. Chavez dijuluki kedua organisasi sebagai "alat kekaisaran" yang "melayani kepentingan Utara. Pada Juni 2009, kedua negara tetap sebagai anggota dari kedua organisasi. Pemerintah Venezuela terpaksa mundur karena penarikan akan memicu klausa default di obligasi pemerintah negara itu. Seorang anggota kuota di IMF menentukan jumlah langganan, berat suara, akses kepada pembiayaan IMF, dan alokasi Special Drawing Rights (SDR).

Sebuah negara anggota tidak dapat secara sepihak meningkatkan kuota-kenaikan harus disetujui oleh Dewan Eksekutif IMF dan terkait dengan formula yang mencakup variabel seperti ukuran sebuah negara dalam perekonomian dunia. Sebagai contoh, pada tahun 2001, Republik Rakyat China dicegah meningkatkan kuotanya setinggi itu berharap, memastikan itu tetap pada tingkat ekonomi G7 terkecil (Kanada). Pada bulan September 2005 negara-negara anggota IMF setuju untuk putaran pertama ad-hoc peningkatan kuota bagi empat negara, termasuk China [rujukan?]. Pada tanggal 28 Maret 2008, dewan eksekutif IMF berakhir masa diskusi yang luas dan negosiasi melalui paket utama reformasi untuk meningkatkan tata kelola lembaga yang akan mengalihkan kuota dan hak suara dari canggih untuk pasar negara berkembang dan negara berkembang.

Di bawah pengaturan yang ada, negara-negara industri (termasuk Meksiko) memegang 57 persen dari suara IMF [kutipan diperlukan]. Tapi krisis keuangan telah miring kontrol jauh dari ekonomi dewasa dililit hutang, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang mendukung tumbuh cepat, kas-kaya, yang disebut BRIC ekonomi Brasil, Rusia, India, dan China. Pada Mei 2011 IMF Pemimpin Dominique Strauss-Kahn ditangkap yang membuka itu IMF dan tempat bank dunia untuk pemimpin baru. Ini dikatakan mereka benar-benar mencari beberapa perubahan untuk membuka hal-hal ke negara lain untuk memimpin, dan untuk mendapatkan sistem suara berubah sekitar. Sistem pemungutan suara memberikan suara lebih banyak negara yang lebih besar, tetapi juga membantu Negara-negara berkembang kecil memiliki lebih besar mengatakan karena pertumbuhan ekonomi mereka.

3.Struktur Kepemimpinan Organisasi IMF (International Monetary Fund)

Dewan Gubernur

Dewan Gubernur terdiri dari satu gubernur dan satu gubernur alternatif untuk setiap negara anggota. Setiap negara anggota menunjuk kedua gubernurnya. Dewan rapat sekali setiap tahun dan bertugas memilih atau menunjuk anggota Dewan Eksekutif. Meski Dewan Gubernur secara resmi bertugas menyetujui penambahan kuota, alokasi Hak Penarikan Khusus, penerimaan anggota baru, pengunduran diri anggota, dan perbaikan Pasal Persetujuan dan Peraturan Organisasi, Dewan Gubernur justru sering melimpahkan kekuasaannya ke Dewan Eksekutif DMI.

Dewan Gubernur mendapat saran dari Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan Internasional. Komite Moneter dan Keuangan Internasional memiliki 24 anggota dan memantau perkembangan likuiditas global serta perpindahan sumber daya ke negara berkembang. Komite Pembangunan memiliki 25 anggota dan memberi saran tentang isu pembangunan penting dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang. Mereka juga memberi saran tentang isu perdagangan dan lingkungan.

Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif terdiri dari 24 Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif mewakili ke-188 negara anggota secara bergilir sesuai kawasan dunia. Negara yang ekonominya besar memiliki Direktur Eksekutifnya sendiri, namun banyak negara yang dikelompokkan dalam konstituensi empat negara atau lebih.

Setelah 2008 Amendment on Voice and Participation diberlakukan bulan Maret 2011, delapan negara berhak menunjuk seorang Direktur Eksekutif: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Britania Raya, Cina, Federasi Rusia, dan Arab Saudi. 16 Direktur lainnya mewakili konstituensi yang terdiri dari 4 sampai 22 negara. Direktur Eksekutif mewakili konstituensi terbesar (22 negara) memiliki bobot suara 1,55%. Dewan Eksekutif biasanya rapat beberapa kali setiap minggu. Keanggotaan dan konstituensi Dewan ditinjau ulang setiap delapan tahun.

Direktur Pelaksana

DMI dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana yang bertugas seabgai kepala staf dan Ketua Dewan Eksekutif. Direktur Pelaksana dibantu oleh Wakil Direktur Pelaksana Pertama dan tiga Wakil Direktur Pelaksana lainnya. Direktur Pelaksana DMI selalu dijabat oleh orang Eropa. Presiden Bank Dunia juga selalu dijabat oleh orang Amerika Serikat. Seiring waktu, tradisi jabatan ini mulai dipertanyakan. Bila kesempatan terbuka, dua jabatan tersebut dapat diperebutkan oleh sejumlah calon berkualitas tinggi dari berbagai belahan dunia.

Pada tahun 2011, negara-negara berkembang terbesar di dunia, BRIC, mengeluarkan pernyataan bahwa tradisi memilih orang Eropa sebagai Direktur Pelaksana justru melemahkan legitimasi DMI dan menuntut pemilihan Direktur Pelaksana berdasarkan keahliannya.

Direktur Pelaksana sebelumnya, Dominique Strauss-Kahn, ditahan terkait pelecehan seksual tamu hotel di New York dan mundur pada tanggal 18 Mei. Tanggal 28 Juni 2011, Christine Lagarde dipilih sebagai Direktur Pelaksana DMI dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak 5 Juli 2011. Pada tahun 2012, Lagarde digaji US$467.940 bebas pajak; nilainya otomatis bertambah tiap tahun mengikuti inflasi. Selain itu, Direktur Pelaksana mendapat tunjangan sebesar US$83.760 dan tunjangan hiburan tambahan.

Hak Suara

Hak suara di DMI didasarkan pada sistem kuota. Setiap anggota memiliki sejumlah suara dasar (suara dasar setiap anggota setara dengan 5,502%suara total), plus satu suara tambahan untuk setiap 100.000 Hak Penarikan Khusus (SDR) dari kuota negara anggota. Hak Penarikan Khusus adalah satuan hitungan DMI yang mewakili klaim mata uang. SDR didasarkan pada beberapa mata uang internasional yang kuat. Suara dasar didominasi negara-negara kecil, tetapi suara tambahan yang ditentukan oleh SDR mengimbangi dominasi tersebut.

Pada Desember 2015, Kongres Amerika Serikat mengesahkan undang-undang terkait Reformasi Kuota dan Tata Kelola Pemerintahan 2010. Hasilnya:

· kuota seluruh 188 anggota DMI naik dari SDR238,5 miliar menjadi SDR477 miliar, sedangkan porsi kuota dan hak suara negara anggota termiskin di DMI akan dilindungi.

· lebih dari 6 persen porsi kuota berpindah ke negara berkembang dan negara pasar berkembang yang dinamis dan negara berkembang; porsi kuota tersebut juga berpindah dari anggota yang sangat terwakili suaranya ke anggota yang kurang terwakili.

· empat negara pasar berkembang (Brasil, Cina, India, dan Rusia) akan berada di antara sepuluh anggota terbesar DMI. Anggota terbesar lainnya adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Britania Raya, dan Italia.

Dampak sistem kuota

Sistem kuota DMI dirancang untuk mengumpulkan dana cadangan agar dapat dipinjamkan. Setiap negara anggota DMI diberi kuota atau jumlah sumbangan yang disesuaikan dengan ukuran negara tersebut dalam perekonomian global. Setiap kuota anggota juga menentukan besaran hak suaranya. Sumbangan uang dari negara anggota menentukan besaran hak suaranya di organisasi ini.

Sistem ini mengikuti logika organisasi pemegang saham, artinya negara kaya memiliki andil dalam pembuatan dan perubahan aturan. Karena pengambilan keputusan di DMI mewakili setiap posisi ekonomi negara anggota di dunia, negara kaya yang sumbangannya lebih besar memiliki pengaruh lebih besar daripada negara miskin yang sumbangannya sedikit. Walau demikian, DMI terus mengupayakan redistribusi.

4.Peranan dan Fungsi IMF (International Monetary Fund)

IMF memiliki tiga fungsi yang berperan dalam pencapaian dua tujuannya. Adapun fungsi yang pertama yaitu pemantauan, yang diartikan sebagai tanggung jawab mengawasi sistem keuangan internasional dan mengawasi kepatuhan setiap negara anggota dalam memenuhi kewajibannya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan yang terpadu seperti stabilitas harga, membantu memajukan pengaturan pertukaran yang stabil dan menghindari manipulasi nilai tukar, serta memberikan data perekonomiannya kepada IMF sehingga dapat memantau kondisi ekonomi dan keuangan di seluruh dunia serta memeriksa apakah kebijakan di negara anggota terbukti benar menurut sudut pandang internasional maupun nasional.

Selain itu juga IMF memiliki kewenangan dalam memperingatkan negara anggota untuk mewaspadai bahaya yang mengintai, dengan demikian pemerintah dapat mengambil tindakan pencegahan. Untuk fungsi kedua yaitu peminjaman, yang diartikan sebagai institusi yang memberikan pinjaman kepada negara- negara yang mengalami kesulitan dengan neraca pembayarannya. Tujuan utama peminjaman bagi negara-negara berpendapatan rendah adalah demi pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Sedangkan fungsi ketiga yaitu bantuan teknis dan pelatihan. Fungsi ketiga ini membuat IMF membantu negara-negara anggotanya dalam memberikan saran untuk mengembangkan institusi pembuat kebijakan dan instrumen kebijakan ekonomi yang kuat.

Fungsi IMF

Menurut IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional (DMI) sendiri, organisasi ini berusaha mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi global dengan mengeluarkan kebijakan, saran, dan dana kepada anggota serta bekerja sama dengan negara berkembang untuk membantu mereka mencapai kestabilan ekonomi makro dan mengurangi tingkat kemiskinan. Alasannya adalah pasar modal swasta internasional tidak sempurna dan banyak negara yang tidak mampu mengakses pasar keuangan. Ketidaksempurnaan pasar dan pendanaan neraca pembayaran menjadi alasan pendanaan resmi. Tanpa pendanaan resmi, negara tersebut akan menerapkan kebijakan ekonomi yang buruk demi menutupi ketidakseimbangan neraca pembayarannya^.The IMF provides alternate sources of financing.

Setelah DMI didirikan, tiga fungsi utamanya adalah mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap antarnegara^.membantu pemerintah mengelola nilai tukarnya sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan modal jangka pendek untuk membantu neraca pembayaran. Bantuan ini bertujuan mencegah penyebaran krisis ekonomi internasional. DMI juga bertujuan membantu memulihkan ekonomi internasional pasca-Depresi Besar dan Perang Dunia II. Selain itu, DMI juga menyediakan investasi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proyek pembangunan seperti proyek infrastruktur.

Peran DMI berubah total setelah penerapan nilai tukar mengambang pasca-1971. Sejak saat itu DMI mulai mempelajari kebijakan ekonomi negara-negara peminjam dana untuk mengetahui apabila kelangkaan modal disebabkan oleh fluktuasi ekonomi atau kebijakan ekonomi. DMI juga mencari tahu jenis kebijakan pemerintah yang mampu memulihkan ekonomi. Tantangan baru bagi DMI adalah mempromosikan dan menerapkan kebijakan yang mengurangi frekuensi krisis di negara-negara berkembang, khususnya negara berpendapatan menengah yang rentan mengalami arus modal keluar besar-besaran. Alih-alih menjadi pengawas nilai tukar, DMI mulai menjadi pengawas seluruh kinerja ekonomi makro negara anggota. Peran mereka semakin besar karena DMI tidak hanya menangani nilai tukar, tetapi juga kebijakan ekonomi.

Selain itu, DMI merundingkan syarat pinjaman sesuai kebijakan kondisionalitasyang ditetapkan tahun 1950-an.Negara berpendapatan rendah boleh meminjam dalam jangka konsesi, artinya ada periode peminjaman tanpa bunga, melalui Extended Credit Facility (ECF), Standby Credit Facility (SCF), dan Rapid Credit Facility (RCF). Pinjaman non-konsesional yang mencakup bunga disalurkan melalui Stand-By Arrangements (SBA), Flexible Credit Line (FCL), Precautionary and Liquidity Line (PLL), dan Extended Fund Facility. DMI menyediakan bantuan darurat melalui Rapid Financing Instrument (RFI) untuk anggota yang perlu menyeimbangkan neraca pembayarannya sesegera mungkin.

5.Pengawasan Ekonomi Global

DMI bertugas mengawasi sistem moneter dan keuangan internasional dan memantau kebijakan ekonomi dan keuangan negara-negara anggotanya. Aktivitas ini dikenal dengan istilah pengawasan (surveillance) dan bertujuan memperkuat kerja sama internasional.^.Sejak sistem nilai tukar tetap Bretton Woods diganti pada awal 1970-an, hanya prosedur pengawasannya yang berubah; tujuan organisasi tetap sama. Tugasnya berubah dari pengawal kebijakan menjadi pemantau kebijakan negara anggota.

DMI biasanya menganalisis kelayakan setiap kebijakan ekonomi dan keuangan negara anggota demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teratur, dan menilai dampak kebijakan tersebut terhadap negara lain dan ekonomi global.

Pada tahun 1995, Dana Moneter Internasional mulai menetapkan standar pembebasan data agar negara anggota DMI membuka data ekonomi dan keuangannya ke masyarakat umum. Komite Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) mengusulkan panduan standar pembebasan dalam dua bagian: Sistem Pembebasan Data Umum (GDDS General Data Dissemination Standard) dan Standar Pembebasan Data Khusus (SDDS; Special Data Dissemination Standard).

Dewan Eksekutif menyetujui SDDS dan GDDS masing-masing pada tahun 1996 dan 1997. Perubahan selanjutnya dicantumkan dalam Guide to the General Data Dissemination System. Sistem ini ditujukan kepada statistikawan dan bertujuan memperbaiki berbagai aspek sistem statistik di sebuah negara. Sistem ini merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium dan Rencana Strategis Pengentasan Kemiskinan Bank Dunia.

Tujuan utama GDDS adalah mendorong negara anggota untuk membangun kerangka kerja perbaikan kualitas data dan pembangunan kapasitas statistik agar mampu menilai kebutuhan statistik, mengutamakan perbaikan ketepatan waktu, transparansi, keandalan, dan keterbukaan data keuangan dan ekonomi. Beberapa negara awalnya menggunakan GDDS, lalu beralih ke SDDS yang lebih mutakhir.

Beberapa lembaga non-anggota DMI juga memberi kontribusi data statistik untuk sistem ini:

· Otoritas Palestina – GDDS

· Hong Kong – SDDS

· Makau – GDDS

· Lembaga UE:

· Bank Sentral Eropa untuk Zona Euro – SDDS

· Eurostat untuk seluruh UE – SDDS, memasok data dari Siprus (tanpa DDS sendiri) dan Malta (menggunakan GDDS sendiri)

6.Tujuan IMF (International Monetary Fund)

IMF (International Moneter Fund) memiliki dua tujuan yaitu menjaga keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga stabilitas nilai tukar merupakan dua tujuan yang mencerminkan liberalisasi perdagangan dan memperkuat globalisasi dengan berbagai implikasinya. Adapun beberapa implikasi dari dua tujuan IMF tersebut adalah semakin terbukanya perdagangan antara negara yang diharapkan memiliki dampak positif karena keberadaan suatu negara akan memiliki pilihan yang lebih luas dalam memperdagangkan hasil produk dan jasanya atau dengan kata lain yaitu memiliki pilihan ekspor-impor yang lebih luas sehingga diharapkan akan memperkuat cadangan devisanya. Lebih lanjut bahwa keterbukaan pasar akan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena akan semakin banyaknya investasi langsung maupun tidak langsung yang akan mendorong mobilitas sumber daya semakin efisien, namun kebijakan ini memiliki persyaratan yaitu dibutuhkannya transparansi dan pemerintah yang demokratis dalam mempersiapkan iklim investasi yang baik seperti penerapan prinsip-prinsip GCG dan penegakkan hukum yang baik.

Tujuan kedua yaitu stabilitas nilai tukar yang diharapkan bermanfaat menjaga keseimbangan perdagangan internasional sehingga tidak memiliki distorsi harga dalam implementasi ekspor dan impor. Hal ini didasari bahwa apabila terjadi goncangan pada nilai tukar yang menyebabkan terdepresiasi mata uang negara tertentu (soft currency) dan berakibat pada naiknya biaya impor sehingga akan berakibat pada ketidakseimbangan neraca pembayaran dan sebaliknya. Lebih lanjut bahwa dengan ketidakseimbangan neraca pembayaran akan mempengaruhi cadangan devisa suatu negara dalam membiayai permintaan mata utang untuk transaksi bisnis. Sebagai contohnya yaitu pada saat krisis moneter dimana negara-negara asia terkhususnya asia tenggara yang mengalami kesulitan cadangan devisa maka IMF dapat membantu dengan memberikan bantuan financial dan berbagai bantuan teknis lainnya sehingga secara perlahan-lahan terjadi perbaikan pada kinerja ekonomi.

Tujuan IMF

Tujuan IMF mulanya untuk menata alat pembayaran (uang) yang nilai standarnya rusak akibat perang dunia ke-II. Namun, seiring peradaban manusia yang semakin maju dan semakin kompleks permasalahan perekonomian dunia, tujuan utama organisasi IMF pun bertambah. Tujuan utama berdirinya IMF terdiri dari:

Membantu memperlancar kerja sama melalui perundingan-perundingan dalam bidang keuangan.
Membantu memperlancar perdagangan internasional.
Membantu memecahkan permasalahan perekonomian negara anggota sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.
Membantu negara anggota untuk memperbaiki dan mengatasi kesulitan pembayaran luar negeri melalui pemberian pinjaman.
Mengusahakan tercapainya stabilitas nilai mata uang (valuta) dan mewujudkan sistem pembayaran internasional sehingga dapat mengurangi hambatan perdagangan antarnegara.
Membantu mengatasi ketidakseimbangan struktur neraca pembayaran negara-negara anggota.

7.Persyaratan Pinjaman

Kondisionalitas (persyaratan) DMI adalah serangkaian kebijakan atau syarat yang diajukan DMI sebelum mencairkan pinjaman. DMI perlu jaminan dari negara peminjam dan meminta pemerintah mencari bantuan untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi makronya dalam bentuk reformasi kebijakan. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, DMI tidak mencairkan pinjaman. Menurut beberapa pihak, kondisionalitas adalah salah satu aspek kebijakan DMI yang kontroversial. Konsep kondisionalitas diperkenalkan lewat keputusan Dewan Eksekutif tahun 1952, lalu disertakan dalam Pasal Perjanjian DMI.

Kondisionalitas berkaitan dengan teori ekonomi dan penerapan mekanisme pelunasan utang. Kondisionalitas diturunkan dari pemikiran Jacques Polak. Menurutnya, dasar teoretis dari kondisionalitas adalah "pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran".

Bagaimana pinjaman berlaku
Ada beberapa macam pinjaman;
SBA – standby arrangements: pinjaman jangka pendek 1-2 tahun
EFF – extended fund facility: pinjaman jangka menengah 3 tahun dengan peninjauan sasaran setiap tahun.
SAF – structural adjustment facility: pinjaman jangka menengah dengan konsesi tertentu selama tiga tahun bagi negara-negara berpendapatan rendah.
ESAF – enhanced structural adjustment fund: mirip SAF, tapi berbeda cakupan dan rentang persyaratannya.

Amerika Serikat mengontrol pembuatan keputusan di IMF melalui hak votingnya, sesuai dengan besarnya hak suara yang dimiliki yakni 17.81%. Angka tersebut cukup memberinya hak untuk memveto kebijakan IMF. Selain AS, tidak ada negara yang mempunyai lebih dari 6% hak suara dan mayoritas negara anggota mempunyai kurang dari 1%. Pinjaman IMF dianggap sebagai sesuatu yang ‘keramat’; yang tidak bisa dilalaikan oleh suatu negara.

8.Negara Anggota IMF (International Monetary Fund) atau DMI (Dana Moneter Internasional)

Tidak semua negara anggota DMI berdaulat, artinya tidak semua "negara anggota" DMI adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ada pula "negara anggota" DMI non-PBB yang merupakan daerah istimewa di bawah kedaulatan negara anggota PBB, yaitu Aruba, Curaçao, Hong Kong, dan Makau, serta Kosovo. Para anggota menunjuk ex-officio anggota berhak suara. Semua anggota DMI adalah anggota Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Internasional (IBRD).

Bekas anggota DMI meliputi Kuba (keluar tahun 1964) dan Republik Cina yang dikeluarkan dari PBB tahun 1980 setelah Presiden Jimmy Carter mencabut dukungannya dan digantikan oleh Republik Rakyat Cina. Namun demikian, "Provinsi Taiwan Cina" masih terdaftar di indeks resmi DMI.

Selain Kuba, negara PBB lainnya yang bukan anggota DMI adalah Andorra, Liechtenstein, Monako, Nauru, dan Korea Utara.

Bekas Cekoslowakia dikeluarkan tahun 1954 karena "tidak menyediakan data yang diperlukan" dan diterima kembali pada tahun 1990 setelah Revolusi Beludru. Polandia keluar tahun 1950—konon di bawah tekanan Uni Soviet—dan diterima kembali tahun 1986.

Negara Anggota IMF

Angola, argentina, armenia , australia, austria , belarush , bangladesh , belgium, bosnia , brazil , cameroon , canada , bulgaria, chile , china, colombia, croatia, denmark, finland,Indonesia.

9.Syarat Menjadi Anggota IMF (International Monetary Fund) atau DMI (Dana Moneter Internasional)

Negara manapun boleh mendaftar sebagai anggota DMI. Setelah DMI dibentuk tidak lama setelah Perang Dunia II, aturan keanggotaan DMI dibiarkan longgar. Anggota harus membayar sumbangan keanggotaan rutin sesuai kuotanya, tidak membatasi perdagangan mata uang tanpa seizin DMI, mematuhi aturan main yang tercantum dalam Pasal Persetujuan DMI, dan menyediakan informasi soal perekonomian nasional. Peraturan yang lebih ketat diterapkan kepada negara-negara yang mengajukan pinjaman kepada DMI.

Negara yang bergabung dengan DMI antara tahun 1945 dan 1971 sepakat untuk mengamankan nilai tukarnya sehingga dapat disesuaikan atas persetujuan DMI apabila terjadi "ketimpangan mendasar" pada neraca pembayaran.

Sejumlah anggota memiliki hubungan yang rumit dengan DMI. Meski sudah menjadi anggota, mereka tidak mau ekonominya diawasi DMI. Argentina, misalnya, menolak berpartisipasi dalam Konsultasi Pasal IV dengan DMI.

10.Keuntungan Menjadi Anggota IMF (International Monetary Fund) atau DMI (Dana Moneter Internasional)

Negara anggota DMI memiliki akses informasi tentang kebijakan ekonomi semua negara anggota, serta kesempatan untuk memengaruhi kebijakan ekonomi negara anggota lain, bantuan teknis dalam perbankan, fiskal, dan nilai tukar, bantuan pendanaan pada masa-masa sulit, serta kesempatan perdagangan dan investasi yang luas.

Demikianlah Artikel lengkap yang berjudul Apa Itu IMF (International Monetary Fund)? : Pengertian IMF, Latar Belakang Sejarah IMF, Struktur Kepemimpinan IMF, Peranan IMF Dalam Dunia Internasional, Fungsi IMF, Tujuan IMF, Negara Anggota IMF, Beserta Penjelasan Mengenai IMF Terlengkap. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Edukasi Lovers semuanya. Jika artikel ini bermanfaat sudi kiranya bagi sobat semua untuk mengelike dan membagikan artikel ini untuk menjaga kelangsungan web pendidikan edukasinesia.com ini menjadi lebih baik. Jika ada permintaan, pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan berikan komentar sobat semua di kolom komentar di bawah ini.

Terima Kasih…

Salam Edukasi…