Home / Materi Sejarah / Sejarah Indonesia

Sejarah Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) : Latar Belakang Lahirnya Pemberontakan PRRI/Permesta, Sejarah Berdirinya PRRI/Permesta, Sejarah Penumpasan Gerakan PRRI/Permesta

by Robi Agape Barus


Sejarah Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) : Latar Belakang Lahirnya Pemberontakan PRRI/Permesta, Sejarah Berdirinya PRRI/Permesta, Sejarah Penumpasan Gerakan PRRI/Permesta
Gambar Ilustrasi 


Sejarah Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) : Latar Belakang Lahirnya Pemberontakan PRRI/Permesta, Sejarah Berdirinya PRRI/Permesta, Sejarah Penumpasan Gerakan PRRI/Permesta


Selamat Datang di Web Pendidikan edukasinesia.com

Hallo sobat Edukasi Lovers, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya dapat membagikan artikel untuk menambah pengetahuan dan wawasan sobat Edukasi Lovers semua. Artikel yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini berjudul Sejarah Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) : Latar Belakang Lahirnya Pemberontakan PRRI/Permesta, Sejarah Berdirinya PRRI/Permesta, Sejarah Penumpasan Gerakan PRRI/Permesta

Berikut Pembahasannya


1.Latar Belakang Lahirnya Pemberontakan PRRI/Permesta

Setelah bangsa Indonesia kembali ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kondisi stabilitas negara  belum juga pulih karena munculnya pemberontakan DI/TII dan timbulnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat di daerah-daerah. Misalnya, beberapa daerah di Provinsi Sumatra dan Sulawesi merasa tidak puas dengan alokasi anggaran pembangunan yang diterima dari pusat. Karena upaya untuk mengubah kebijakan pemerintah pusat dengan jalan parlementer tidak dapat dilakukan maka daerah-daerah tersebut menempuh jalan ekstraparlementer. Gerakan-gerakan daerah tersebut mendapat dukungan dari beberapa panglima militer di Sumatra dan Sulawesi sehingga terbentuklah dewan-dewan daerah.

Misalnya, di Sumatra Barat berdiri Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Hussein; di Medan berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon; di Palembang berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Barlian; dan di Manado berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh oleh Letnan Kolonel Ventje Samuel. Selanjutnya, dukungan yang diberikan oleh dewan-dewan tersebut menjurus kepada gerakan separatisme.

Misalnya, dengan alasan tidak cakap menjalankan tugas, Ketua Dewan Banteng Sumatra Barat Achmad Hussein mengambil alih pemerintahan Gubernur Ruslan Mulyohardjo di Sumatra Tengah pada tanggal 20 Desember 1956 di Padang. Peristiwa tersebut menimbulkan ketegangan antara pimpinan Dewan Banteng dengan pemerintah pusat. Menurut pemerintah, aspirasi rakyat Sumatra Tengah yang disalurkan  melalui Dewan Banteng  mengenai masalah otonomi daerah dapat dipahami oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, pemerintah pusat tidak menyetujui tindakan Dewan Banteng mengambil alih kekuasaan pemerintah di Sumatra Tengah. 

Dengan demikian, tindakan Dewan Banteng yang mengambil alih pemerintahan di Sumatra Tengah oleh pemerintah pusat dipandang  sebagai tindakan yang menyalahi hukum. Selain itu, di daerah Sumatra Utara dan Sumatra Selatan juga terjadi pengambilalihan pemerintahan pusat seperti yang terjadi di Sumatra Tengah. Dengan dalih untuk kepentingan keamanan dan ketenteraman, Letnan Kolonel Barlian selaku pejabat Panglima Tentara dan Territorium II (TT II) telah mengeluarkan keputusan bahwa daerah Sumatra Selatan dinyatakan dalam keadaan bahaya.

Oleh karena itu, Gubernur Sumatra Selatan Winarno Danuatmodjo diminta untuk menyerahkan kekuasaannya untuk memperlancar usaha pembangunan di daerah Sumatra Selatan. Untuk meredakan pergolakan daerah maka sejak tanggal 10 sampai tanggal 14 September 1957 dilangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional di tingkat pusat maupun daerah. Agenda yang dibicarakan dalam Munas tersebut adalah membahas masalah pemerintahan di daerah, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah angkatan perang, masalah kepartaian, dan masalah status politik. Dwitunggal Soekarno-Hatta. '

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti hasil-hasil keputusan Musyawarah Nasional dalam bidang ekonomi dan pembangunan maka sejak tanggal 25 November sampai tanggal 4 Desember 1957 di Jakarta dilangsungkan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) yang bertujuan untuk membahas dan merumuskan startegi pembangunan sesuai dengan aspirasi daerah.
Dalam perkembangan berikutnya daerah yang bergolak justru semakin gigih usahanya untuk melepaskan diri dari pemerintahan pusat. 

Pada tanggal 10 Februari 1958 Ketua Dewan Banteng Achmad Hussein, mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat yang menyatakan bahwa kabinet Djuanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5x24 jam. Menghadapi ultimatum tersebut pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Achmad Hussein, Simbolon, Zulkifli Lubis, dan Dachlan Djambek sebagai pimpinan gerakan separatis. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari 1958, Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H. Nasution mengeluarkan perintah untuk membekukan Komando Daerah Militer Sumatra Tengah (KDMST) dan ditempatkan langsung di bawah KSAD.

2.Sejarah Berdirinya PRRI/Permesta

Sejarah Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) : Latar Belakang Lahirnya Pemberontakan PRRI/Permesta, Sejarah Berdirinya PRRI/Permesta, Sejarah Penumpasan Gerakan PRRI/Permesta
Gambar  Ilustrasi Sejarah Pemberontakan PRRI/Permesta

Karena merasa kecewa terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat maka pada tanggal 15 Februari 1958, ketua Dewan Banteng Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menterinya. Dibentuknya PRRI oleh tokoh-tokoh Dewan Banteng tersebut menandai meletusnya pemerontakan PRRI di Sumatra. Pembentukan PRRI di Sumatra segera mendapat sambutan di Indonesia bagian timur. 

Pada tanggal 17 Februari 1958, Letnan Kolonel D.J. Somba, komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah mulai memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan menyatakan mendukung sepenuhnya gerakan PRRI. Gerakan di Sulawesi Selatan tersebut lebih dikenal dengan nama Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat  Semesta atau Permesta. Piagam Perjuangan Rakyat Semesta tersebut ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia bagian timur yang berasal dari Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Maluku.


3.Sejarah Penumpasan Gerakan PRRI/Permesta

Dengan diproklamasikannya gerakan PRRI/Permesta maka pemerintah RI memutuskan segera menyelesaikannya dengan kekuatan militer. Untuk menumpas pemberontakan PRRI pemerintah mempersiapkan operasi militer gabungan yang terdiri atas unsur TNI Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).Operasi Gabungan TNI terhadap kekuatan PRRI di Sumatra Tengah tersebut diberi nama Operasi 17 Agustus dan dipimpin langsung oleh Kolonel Ahmad Yani. 

Selain untuk menghancurkan kekuatan pemberontak, operasi ini juga bertujuan  mencegah meluasnya daerah gerakan serta mencegah turut  campurnya kekuatan asing yang akan mengadakan intervensi dengan dalih melindungi kepentingan modal dan warga negaranya karena di Sumatra Timur dan Riau terdapat kepentingan modal asing. Oleh karena itu, gerakan pasukan TNI pertama kali ditujukan ke Pekanbaru untuk mengamankan sumber-sumber minyak.
Setelah berhasil menguasai Pekanbaru sejak tanggal 14 Maret 1958, Operasi 17 Agustus dilanjutkan untuk menguasai pusat basis pemberontak di Bukittinggi dan pada tanggal 4 Mei 1958 daerah Bukittinggi berhasil dikuasai oleh pasukan TNI. 

Dengan semakin gencarnya operasi-operasi militer oleh TNI, maka ruang gerak PRRI semakin sempit dan kekuatannya semakin melemah. Karena semakin terjepit maka banyak tokoh-tokoh PRRI akhirnya menyerahkan diri, seperti Achmad Hussein dan pasukannya pada tanggal 29 Mei 1961 serta disusul tokoh-tokoh PRRI lainnya.

Untuk menumpas pemberontakan Permesta, pemerintah melancarkan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol. Rukminto Hendraningrat pada bulan April 1958.Dalam pemberontakan Permesta telah diketemukan bukti-bukti adanya keterlibatan pihak asing dalam gerakan tersebut. Hal tersebut terbukti dengan berhasil ditembak jatuhnya pesawat yang dikemudikan oleh A.L. Pope, seorang pilot berkebangsaan Amerika Serikat pada tanggal 18 Mei 1958 di atas perairan Ambon. 

Operasi penumpasan Permesta menghadapi perlawanan yang lebih berat dibandingkan dengan operasi penumpasan PRRI karena situasi daerah yang menguntungkan posisi pemberontak yang persenjataannya lebih kuat. Namun, pemerintah akhirnya mampu menguasai kembali daerah-daerah yang dikuasai oleh Permesta. Pada pertengahan tahun 1961 sisa-sisa kekuatan Permesta menyerahkan diri sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Demikianlah Artikel lengkap yang berjudul Sejarah Pemberontakan PRRI/Permesta (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Gerakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) : Latar Belakang Lahirnya Pemberontakan PRRI/Permesta, Sejarah Berdirinya PRRI/Permesta, Sejarah Penumpasan Gerakan PRRI/Permesta. Semoga dapat bermanfaat bagi Sobat Edukasi Lovers  semuanya. Jika artikel ini bermanfaat sudi kiranya bagi sobat semua untuk mengelike dan membagikan artikel ini untuk menjaga kelangsungan web pendidikan edukasinesia.com ini menjadi lebih baik. Jika ada permintaan, pertanyaan, kritik, maupun saran, silahkan berikan komentar sobat semua di kolom komentar di bawah ini.

Terima Kasih…
            Salam Edukasi…